Label

Sabtu, 15 Oktober 2016

alih fungsi sma menjadi smk bakal gejolak

Muara Tebo 15 Oktober 2016. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa ma­najemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi.
Secara administratif hal ini tidak terlalu bermasalah, justru banyak yang menilai membawa kebaikan karena mengasumsikan pemerintah provinsi dalam mengurusi administrasi lebih profesional. Namun ternyata berbuntut beberapa regulasi kebijakan berikut:
  1. Sejumlah daerah untuk mengubah SMA menjadi SMK sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memperbanyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mengurangi sekolah menengah atas (SMA). Depdiknas mengharapkan perbandingan SMK dan SMA 70:30 pada 2009. Saat ini, rasio SMK dengan SMA masih 30:70. Target pada 2008 menjadi 40:60 dan pada 2009 rasio perbandingan SMK dengan SMA menjadi 70:30.
  2. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 500 Miliar untuk membantu pemerintah daerah memperbanyak pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah, khususnya SMK yang bertaraf internasional.
  3. Setiap SMK tidak lagi berlomba-lomba membuka jurusan, karena faktanya hanya di jurusan saja tapi tidak ada guru yang ahli dalam jurusan tersebut. Setiap SMK akan memiliki ciri khas.
  4. Guru-guru di SMA yang bersangkutan dihimbau mengikuti program alih fungsi yang lamanya sekitar satu tahun sesuai jurusan yang relevan dengan lulusannya. Bagi yang tidak bersedia akan dimutasikan ke SMA terdekat.
Prediksi gejola yang akan timbul:
  1. Pendirian sekolah di suatu desa/wilayah tidak selalu atas kebijakan pemerintah. Beberapa sekolah didirikan atas dasar aspirasi warga setempat, semula swasta kemudian dinegerikan. Dalam hal ini ibarat seekor hewan yang terlahir sebagai kucing harus diubah menjadi kelinci dengan alasan makanan kelinci lebih banyak dan kucing lebih banyak tidur daripada bekerja. Walaupun pemerintah berkuasa namun ini merupakan hal yang kurang menghargai aspirasi warga.
  2. Bercermin anak SMK tetangga sebelah yang bersekolah di SMK, biaya pendidikannya sangat tinggi karena banyak praktek banyak seragam banyak alat. Apakah warga akan mampu? sementara dengan biaya pendidikan SMA yang relatif ringan saja pembayarannya menunggak beberapa bulan.
  3. Kebanyakan jurusan lulusan guru yang bisa diregulasi menjadi guru SMK adalah jurusan eksakta. Sementara guru dengan lulusan jurusan bahasa untuk mendapat regulasi yang cocok harus mutasi ke provinsi lain yang memiliki jurusan wisata dan banyak obyek wisata.
  4. Ciri khas jurusan SMK memang bisa meminimalisir kompetisi antar sekolah. Namun ini berarti siswa yang bernama A tinggal di desa Anu harus menempuh jarak yang jauh karena mengambil jurusan yang diingini yang merupakan ciri khas SMK B di desa Biru.
  5. Fitrah manusia guru juga sebagai anak ingin dekat dengan orang tua dan tanah kelahiran mengabdi dan membangun tanah kelahiran. Namun atas perintah regulasi ini harus mutasi jauh dari orang tua mereka yang sudah renta.
  6. Bicara mengenai rencana peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah atau bekerja di perusahaan barang atau jasa. Seringnya tidak pernah direncanakan sebelumnya. Namun begitu waktu tiba, nasib menjemput dengan sendirinya. Tidak bisa mutlak diprogram ke anak kita harus bekerja di pabrik sehingga disekolahkan di SMK saja. Bercermin dari lulusan SMK di sekitar kita juga lebih banyak yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Bahkan banyak pekerjaan yang lebih bagus dikuasai tanpa lewat bangku sekolah hanya pengalaman dan internet yang mendidik. Sementara banyak juga lulusan yang membidangi tertentu hanya menguasai konsep. Dalam prakteknya masih kalah dengan warga biasa yang sudah berpuluh tahun praktek.
  7. Mengenaik pengangguran itu berasal dari pola pikir yang tidak sehat karena dari orangtuanya dimanja atau dididik agar lebih menyukai jalan pintas.
Namun kita sebagai warga awam juga perlu menyadari bahwa sifat pemerintah akhir-akhir ini:
  • Membuat program baru karena setiap program baru dapat menjadikan proyek.
  • Menjadikan rakyat sebagai bahan percobaan tanpa meninjau semua terutama sisi negatif dan kemungkinan terburuk. Yang dikedepankan adalah teori, idealisme, dan ambisi.
  • Berusaha membuat kebijaksanaan yang aneh berbeda dengan rezim sebelumnya agar menjadi ciri khas.
  • Kebijakan baru akan membuat terkenal karena disorot media masa dan media cetak.
SMA yang dipromosikan untuk menjadi SMK di kabupaten tebo adalah SMA 16 dan SMA 9.

demikian semoga bermanfaat.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Media Blogger

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kembali ke atas