Label

Rabu, 10 Juli 2013

Taman Nasional Bukit 30 dibabat, bencana menanti

Sebanyak sembilan alat berat, berupa buldozer, yang sengaja didatangkan dari Sumatera Utara, siap menghabiskan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di kawasan HPH PT Dalek Hutani Esa (DHE) yang berlokasi di Propinsi Jambi. Kehadiran buldoser itu juga mengancam Suku Talang Mamak dan Orang Rimba yang bermukim di Semerantihan, yang berada dalam areal HPH PT DHE. Dalam waktu tidak lama juga akan mengganggu kelestarian Taman Nasional Bukit 30 yang berbatasan langsung dengan konsesi HPH itu.
Kehadiran alat-alat berat itu, menurut Ongko dari Suku Talang Mamak, sudah dimulai dengan masuknya lima buldozer dua minggu lalu ke areal konsesi HPH PT DHE. Sisanya, empat buldozer lagi, menurut seorang pekerja PT DHE yang tidak mau disebut namanya, akan masuk ke lokasi yang sama, minggu depan. Kedatangan alat-alat berat itu seiring dengan dikeluarkannya alat-alat berat milik PT DHE dari lokasi hutan.
TN Bukit 30, yang berada di dua propinsi (Riau dan Jambi), memiliki luas 127.698 ha, dan seluas 33.000 ha di antaranya berada di Jambi. Sementara itu, luas konsesi HPH PT Dalek adalah sekitar 50.000 ha. Areal konsesi PT DHE itu berstatus hutan produksi terbatas (HPT) dan berfungsi sebagai kawasan penyangga TN Bukit 30.

Disengaja Hasil pengamatan Warsi, yang meninjau ke lapangan bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jambi ke kawasan HPH PT Dalek, Rabu (19/09), menemukan, kelima buldozer itu beroperasi dengan tidak mengikuti blok rencana kerja tahunan (RKT), sebagaimana lazimnya operasi penebangan perusahaan HPH, tetapi menyebar tanpa arah yang jelas.
Penebangan tanpa ada aturan ini terkesan disengaja. Sebab, alat-alat berat itu sengaja di arahkan, antara lain, ke areal yang semula diusulkan Forum Penyelamat Hutan Jambi (FPHJ --aliansi LSM peduli hutan di Prop. Jambi) untuk dimasukkan ke dalam TN Bukit 30. Usulan yang dimaksud adalah berupa rasionalisasi TN Bukit 30, dengan memanfaatkan sekitar 13.170 ha areal konsesi PT DHE. Pertimbangannya, areal itu berada pada kelerengan di atas 40 persen dari 45 derjat (18 derjat), dan sesuai ketentuan untuk memasukkan kawasan HPT ke kawasan lindung. Di areal yang diusulkan itu, kelerengannya justru rata-rata di atas 70 persen (31 derajat).
Operasi penebangan kelima buldoser itu juga mengarah ke areal yang diperuntukkan sebagai kawasan rehabilitasi orangutan di areal konsesi HPH PT Dalek. Padahal PT DHE telah menyetujui, sekitar 200 ha areal konsesinya dijadikan kawasan rehabilitasi orangutan dan 2 ha untuk camp (perkantoran).
Fakta lain yang ditemukan, operasi penebangan dengan bantuan alat-alat berat itu sudah melanggar ketentuan penebangan. Menurut ketentuan, kayu yang boleh ditebangi di areal HPT adalah berdiameter 60 cm ke atas. Kenyataanya, alat-alat berat itu ditemukan mengangkut kayu dengan diameter 40 cm dari areal tebangan.
Kepemilikan alat-alat berat disinyalir juga merupakan siasat PT DHE, perusahaan patungan antara PT Dalek Esa Raya dan PT Inhutani V, untuk semaksimal mungkin mengeksploitasi areal konsesinya. Sebab izin konsesinya kemungkinan habis bulan Agustus lalu, dan izin perpanjangannya masih dibahas di Departemen Kehutanan. Sementara itu, Menteri Kehutanan M Prakosa di Bali pekan lalu mengemukakan, konsesi HPH yang sudah habis izinya kemungkinan akan ditangguhkan perpanjangan. Alasan Prakosa, pengelolaan HPH oleh pihak swasta selama ini cenderung amburadul.
Karena itu, PT DHE di saat-saat terakhir segera mengoptimalkan eksploitasi hutan dengan melibatkan pihak luar. Caranya, mengundang kontraktor baru, berikut alat-alat berat. Jika kemudian terjadi pelanggaran dalam penebangan, PT DHE yang bernaung di bawah PT STUD Grup itu bisa lepas tangan, karena mereka sudah mengeluarkan semua alat-alat beratnya dari areal konsesi.
Menolak Suku Talang Mamak dan Orang Rimba, masyarakat asli yang tinggal dalam kawasan konsesi HPH PT DHE, juga tidak setuju dengan kehadiran buldoser itu. Warga Semerantihan, Kecamatan Tebo Tengah ini cemas, operasi buldoser yang baru datang itu akan mengancam sumber kehidupan mereka yang masih bergantung pada hasil hutan nonkayu.
Hal itu disaksikan sendiri oleh Ongko. Kegiatan penebangan dengan bantuan alat-alat berat itu, ungkapnya, sudah berada di sekitar sub DAS Mengatal dan sub DAS Kemumu, yang merupakan wilayah pencarian hasil hutan nonkayu mereka. DAS Menggatal ini berada dalam kawasan PT DHE dan berbatasan langsung dengan TN Bukit 30. Sedangkan DAS Kemumu berada dalam kawasan PT DHE yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam TN Bukit 30.
Karena tidak mampu menahan operasi buldoser yang sengaja menempatkan sejumlah preman ke lapangan, warga Semerantihan ini akhirnya mendatangi DPRD Kabupaten Tebo, Rabu (19/09) siang. Dalam aksinya di Tebo, 30-an warga Semerantihan yang hadir, menuntut pemerintah segera mengeluarkan alat-alat berat yang baru datang itu dari kawasan hidup mereka yang tumpang tindih dengan areal konsesi PT DHE.
Sebanyak empat anggota DPRD yang menerima protes Orang Rimba dan Talang Mamak dari Semerantihan ini, siang itu juga langsung meninjau ke lapangan dan menyaksikan operasi penebangan kelima buldoser. Kepada warga Semerantihan, anggota dewan ini berjanji akan meminta pertanggung-jawaban pengusaha yang membekingi kehadiran alat-alat berat itu.
Kendati sudah ada janji dari DPRD, Abunawas, Kepala Dusun Semerantihan dan Ongko berharap, pemerintah dan wakil rakyat tidak hanya memberi janji, tapi sesegera mungkin menyetop kegiatan alat-alat berat itu dan melarang masuknya empat alat berat yang akan datang minggu depan. Sebab, pohon durian dan sialang (tempat lebah madu bersarang) yang merupakan salah satu sumber pendapatan mereka, terancam akan ditebang. “Dulu ada 100 pohon sialang kami ditebangi, tapi tidak ada ganti rugi dari PT Dalek. Sekarang kami tidak mau lagi kehilangan pohon sialang yang tinggal sedikit,” pinta Ongko.
Tidak Bertanggungjawab Sementara itu, Kepala BKSDA Agus Priambudi mengaku kaget dengan kehadiran buldoser dari luar daerah, yang masuk ke dalam konsesi PT DHE yang sebagian arealnya sudah dicadangkan untuk kawasan rehabilitasi orangutan. Menurut dia, pemilik izin konsesi harus mempertanggung-jawabkan arealnya agar tidak diganggu oleh pihak lain, apalagi dengan mendatangkan alat-alat berat.
“Sebagai orang yang peduli konservasi, saya heran, mengapa izin konsesi yang sudah diserahkan ke PT Dalek, tiba-tiba bisa beralih ke pihak lain. Ini sebuah tindakan yang tidak bertanggung-jawab, karena pengelolaan HPH di kawasan hutan produksi terbatas ada ketentuan yang harus dipatuhi,” tuturnya.
Agus mengaku bertambah kaget ketika menyaksikan sendiri hasil penebangan, yakni memanfaatkan kayu dengan diameter di bawah 60 cm, padahal ketentuannya harus di atas itu. Selain itu, kegiatan penebangan pun tidak lagi berdasarkan blok tapi sudah merambah ke mana-mana tanpa jelas arahnya. “Kalau penebangan yang dilakukan sudah tidak beraturan dan seenaknya, hal ini tidak hanya mengancam pelestarian taman nasional dan rehabilitasi orangutan, tapi juga keragaman hayati yang ada di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh,” papar Agus dengan nada kecewa. (*)
sumber
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Media Blogger

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kembali ke atas